VISI PENDIDIKAN TUAN CAPRES?

  Setelah KPU menetapkan dua pasang Calon Presiden RI Ir. H. Joko Widodo – H.M Yusuf Kalla dan H. Prabowo Subianto – H.M Hatta Rajasa  akan berkompetisi secara jujur, santun dan elegan untuk mengambil hati rakyat Indonesia untuk sebuah tujuan pengabdian kepada rakyat Indonesia melalui jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sudah pasti kompetisi ini akan menghiasi dan mewarnai ruang publik dan media (cetak, online dan  visual) sebagai sarana kampanye. Tidak ada yang salah tentunya, justru gegap gempita tersebut diharapkan mampu menjadi rahmat bagi sekian alam.

Bukan Janji “Palsu”.
            Dus, sudah terpersepsi dimasyarakat, ajang kampanye adalah umbar janji dan harapan untuk masyarakat yang dilakukan calon pemimpin, tapi sebenarnya ini merupakan antitesa dan puncak kekecewaan pada janji-janji yang tidak terpenuhi. Idealnya kampanye sebuah moment untuk menyampaikan ide dan program dari para kandidat yang berkompetisi.
            Sesungguhnya, sebelum jadwal kampanye capres dimulai, masing-masing kandidat pemimpin bangsa ini sudah melakukan sosialiasasi yang intensif pada masyarakat yang dibungkus dalam kemasan yang bernama blusukan, silaturrahiem atau sekedar memberi pesan moral di media. Semua aspek kehidupan masyarakat dijadikan content yang dikemas dalam paket issu kampanye kesehatan gratis , pengentasan kemiskinan, perlindungan budaya bangsa , peningkatan nasionalisme dan atau pendidikan gratis.
            Namun, sebagian besar kampanye yang dilakukan oleh para capres-capres tersebut belum menyentuh inti permasalahan (substansif) hanya mengeksploitasi permasalahan yang ada, bahkan cenderung mengada-ada dan miskin solusi. Terutama menyangkut persoalan pendidikan yang kompleks, sampai saat ini belum terdengar arah dan kebijakan (visi misi) para capres tersebut bagaimana membenahi pendidikan yang carut marut. Sebagai institusi tertua setelah perkawinan, pendidikan adalah pondasi bagi bangsa yang majemuk ini. Bagi insan pendidik; permasalahan dalam dunia pendidikan ini adalah masalah yang krusial, secara kualitatif  sumber data terakhir Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dilansir Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Indeks Pembangunan Pendidikan atau Education Development Index (EDI) menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. Lain halnya secara kuantitatif  banyak ditemukan persoalan-persoalan pendidikan di Negara ini mulai dari Ujian Nasional (UN) yang diperdebatkan legalitasnya, sertifikasi guru yang sering ngadat, perlindungan hak-hak guru yang teraktualisasi dalam revisi PP No 74 Tahun 2008 yang belum kunjung selesai, Kurikulum 2013 dan dinamikanya serta yang teranyar tentang JIS Sekolah Internasional yang menginvasi kedaulatan pendidikan Indonesia.

Presiden Baru, Harapan Baru.
          Harap-harap cemas tentunya. Harapan untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia masih ada, paling tidak ini yang terpatri di hati para praktisi dan pemerhati pendidikan di Indonesia. Mengacu pada pemerintahan dua priode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bagaikan setitik air di padang pasir mampu memberikan kesejukan bagi dunia pendidikan, lahirnya UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, Tunjangan Profesi Guru (Dosen), Pelatihan Profesi Guru (PPG) sampai dengan kebijakan Kurikulum 2013, terlepas menjadi diskursus yang berkepanjangan paling tidak ini merupakan prestasi.
            Tentunya kedepan, semakin massif nya tantangan dalam dunia pendidikan memerlukan strategi dan sentuhan yang apik dalam membangun pendidikan di Negara Republik Indonesia ini. Persoalan dekadensi moral, korupsi, merosotnya semangat nasionalisme, lemahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam merebut dan mencari lapangan kerja, selalu dikaitkan dengan output pendidikan kita.
            Strategi dan sentuhan yang apik dalam visi yang jelas serta terukur dalam membangun pendidikan Indonesia kedepan itu yang seharus menjadi “dagangan” yang harus di ”beli” masyarakat Indonesia. Capres yang mempunyai visi yang jelas dan terukur dalam pembangunan pendidikan yang seharusnya menjadi Presiden Republik Indonesia.
           
Penutup
            Pemilu Presiden yang akan digelar beberapa bulan kedepan diharapkan mampu membangkitkan kualitas pendidikan Indonesia sehingga mampu bersaing di tingkat internasional. Pembangunan dalam bidang  pendidikan harus di utamakan sebagai dasar pembangunan Indonesia secara konfrehensif.


Penulis Adalah
Tuah Manurung, M.Pd
Guru SMA Negeri 7 Kota Tanjungbalai dan
Wakil Ketua PGRI Kota Tanjungbalai
Hp. 085297382324


Komentar

Postingan populer dari blog ini

ESENSI SUPERVISI PENDIDIKAN

PENDIDIKAN DI AMERIKA LATIN DARI KOLONIALISME HINGGA NASIONALISME oleh Tuah Manurung

PEMBENTUKAN ROHIS SMAN 7 KOTA TANJUNGBALAI